Sistem Aplikasi Desa

     Dengan di sahkannya UU Nomor 16 tahun 2014 tentang desa,desa diberikan kesempatan yang besar dalam untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahtraaan dan kualitas hidup masyarakat desa.Begitu besar peran yang diterima desa tentunya disertai yanggung jawab yang tinggi pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya ,dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
       Peran fungsi  aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) khususnya BPKP dalam rangka membantu pemerintahan desa diantarannya melakukan pengawalan dalam pemberian bimbingan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan desa.Untuk bisa melaksanakan bimbingan tersebut diperlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para auditor mengenai pengelolaan keuangan Desa.
Untuk Tujuan itu BPKP telah menerbitkan sistem tentang tata kelola keuangan desa atau disingkat dengan  Siskeudes.Aplikasi Siskeudes ini bertujuan mempermudah penyelenggara desa dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa.


Pelatihan Penatausahaan Aplikasi Siskeudes bersama TA bapak Ketut Warnata,di kantor desa Pejeng Kangin.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Langkah Persiapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Gambar
Langkah Persiapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Ilustrasi: Contoh Usaha BUMDESA Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang pereko...
Baca selengkapnya

Pengisian Anggota BPD Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Gambar
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam peraturan terbaru tentang BPD, yaitu  Permendagri No 110 Tahun 2016  disebutkan bahwa kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas, pimpinan dan bidang.  Pimpinan BPD terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris.  Bidang BPD terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.  Masing-masing bidang dipimpin oleh ketua bidang, dan pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah, dan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan per...
Baca selengkapnya

Kurang Waktu 6 Bulan, KUR Rp1 Triliun Masuk ke Desa

Gambar
Dalam enam bulan terakhir, lebih dari Rp1 Triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BUMN telah disalurkan ke desa. Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat berdialog dengan sejumlah wartawan di Kantor Kalibata Jakarta, Jum'at (31/3).  Ia mengatakan, model Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan KUR. Sebab, Prukades akan membantu sektor UKM, pertanian, perkebunan, dan kelautan terjamin saat panen. Tersedianya pasca panen akan menjadikan harga lebih stabil sehingga petani menjadi bankable. Baca:  Tingkatkan Ekonomi Desa melalui Program Prudes . "Sehingga tidak perlu diminta juga bank akan menyalurkan (KUR). Karena bank juga butuh menjual uangnya tapi yang aman," terangnya. Menteri Eko melanjutkan, pembagian KUR ke desa menjadi penting dengan memperhatikan terlebih dulu kesiapan bisnisnya. Pasalnya, jika KUR telah diberikan sebelum bisnis berjalan justru...
Baca selengkapnya